Pemerintah mengatur kebijakan baru mengenai pembayaran hak pekerja melalui pembentukan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui aturan tersebut, perusahaan diwajibkan menyediakan dana khusus yang nantinya digunakan untuk memenuhi hak karyawan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kebijakan ini menjadi perhatian karena selama ini masih ditemukan pekerja yang mengalami kesulitan mendapatkan uang pesangon setelah terkena PHK. Bahkan, sejumlah kasus menunjukkan perusahaan belum mampu membayarkan hak karyawan karena mengalami masalah keuangan.
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, dana cadangan pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Lantas, bagaimana mekanisme penyetoran dana tersebut, apakah semua perusahaan wajib mengikuti aturan, dan kapan kebijakan ini mulai diterapkan?
Apa Itu Dana Cadangan Pesangon?
Dana Cadangan Pesangon atau DCP merupakan dana yang wajib disediakan oleh pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Konsep ini berbeda dengan pembayaran pesangon yang selama ini dilakukan perusahaan ketika karyawan terkena PHK. Melalui kebijakan baru tersebut, perusahaan diwajibkan menyiapkan cadangan dana terlebih dahulu agar kewajiban pembayaran hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan saat terjadi PHK.
Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana tersebut selanjutnya dikelola oleh lembaga pemerintah.
Perusahaan Wajib Menyediakan Dana Cadangan Pesangon
Dalam ketentuan baru tersebut, kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon dibebankan kepada pengusaha. Artinya, perusahaan harus mempersiapkan dana untuk menjamin pemenuhan hak pekerja apabila hubungan kerja berakhir karena PHK.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, sebelumnya menjelaskan bahwa perusahaan perlu memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Dalam pemberitaan mengenai sosialisasi aturan tersebut, perusahaan disebut perlu melakukan pendataan pekerja dan menghitung kebutuhan dana pesangon sebelum menyerahkannya kepada lembaga pengelola.
Dengan adanya dana cadangan ini, pemerintah berharap pekerja yang mengalami PHK tetap memperoleh haknya meskipun perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan.
Siapa yang Akan Mengelola Dana Pesangon Karyawan?
Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah pengelolaan dana secara terpusat oleh lembaga pemerintah.
Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 menyebutkan bahwa Dana Cadangan Pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, sampai 15 November 2026, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan menjalankan fungsi tersebut.
Kemnaker juga membantah informasi yang menyebutkan bahwa Danantara telah ditetapkan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Dengan demikian, masyarakat maupun perusahaan belum dapat memastikan lembaga mana yang nantinya menerima dan mengelola dana tersebut. Penetapannya masih menunggu keputusan pemerintah dan aturan pelaksanaan.
Kapan Perusahaan Mulai Wajib Menyetorkan Dana Pesangon?
Waktu penerapan menjadi salah satu hal yang paling banyak diperhatikan oleh pekerja dan kalangan pengusaha.
Dalam pemberitaan sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 15 November 2026, disebutkan adanya masa transisi maksimal satu tahun untuk mempersiapkan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon. Pemberitaan tersebut juga menyebutkan target penyerahan dana paling lambat Oktober 2027 dan lembaga pengelola ditargetkan mulai bekerja pada 2028.
Namun, Kemnaker kemudian memberikan penjelasan bahwa mekanisme teknis pelaksanaan kebijakan masih memerlukan Peraturan Pemerintah. Karena itu, jadwal dan tata cara penyetoran perlu mengikuti ketentuan resmi yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Perusahaan sebaiknya mulai memperhatikan perkembangan aturan tersebut agar dapat mempersiapkan pendataan pekerja dan perhitungan kewajiban pesangon.
Apakah Semua Perusahaan Wajib Menyetorkan Dana Cadangan Pesangon?
Tidak semua perusahaan dikenakan kewajiban yang sama. Dalam Pasal 253 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 disebutkan bahwa kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara itu, pengusaha di luar kategori tersebut wajib memperhatikan kewajiban penyediaan dana cadangan sesuai aturan pelaksana yang akan ditetapkan.
Apa Sanksi Jika Perusahaan Tidak Menyediakan Dana Pesangon?
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi bagi pengusaha yang tidak menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 253.
Berdasarkan ayat (6), sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:
- Peringatan tertulis.
- Pembatasan kegiatan usaha.
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- Pencabutan perizinan berusaha.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Apakah Dana Cadangan Pesangon Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan?
Dana Cadangan Pesangon tidak sama dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
JHT dan JP merupakan program jaminan sosial dengan ketentuan iuran serta manfaat tersendiri. Sementara itu, Dana Cadangan Pesangon secara khusus disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Karena itu, kebijakan ini tidak dapat langsung dianggap sebagai pengganti JHT, Jaminan Pensiun, ataupun seluruh kewajiban perusahaan terhadap karyawan.
Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Pesangon
Pembentukan Dana Cadangan Pesangon diharapkan dapat memberikan kepastian yang lebih baik terhadap hak pekerja. Salah satu persoalan yang ingin diatasi adalah kasus PHK ketika perusahaan tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayarkan pesangon.
Dengan adanya dana yang disiapkan sebelumnya dan dikelola melalui lembaga pemerintah, pembayaran hak pekerja diharapkan menjadi lebih terjamin.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada aturan teknis, mekanisme pengelolaan, transparansi, serta sistem pengawasan yang nantinya diterapkan.
Kebijakan Pemerintah Justru Bagus Buat Karyawan
Kebijakan Dana Cadangan Pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi perubahan penting dalam perlindungan hak pekerja di Indonesia. Melalui aturan ini, pengusaha diwajibkan menyediakan dana khusus untuk memenuhi hak karyawan apabila terjadi PHK, sedangkan pengelolaannya akan dilakukan oleh lembaga pemerintah.
Namun, hingga 15 November 2026, lembaga pengelola belum ditetapkan dan mekanisme teknis penyetoran masih menunggu peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, pekerja dan perusahaan perlu mengikuti pengumuman resmi Kemnaker agar tidak salah memahami jadwal maupun tata cara penerapannya.
Hal yang perlu diperhatikan, Dana Cadangan Pesangon bukan iuran pensiun bulanan seperti JHT atau JP. Dana tersebut merupakan cadangan khusus untuk menjamin pembayaran hak pekerja akibat PHK sesuai ketentuan perundang-undangan.
